Tunggu 2 tahun, BPK Keluarkan PKN Untuk Jerat Bupati Rembang


Bupati Rembang 
   Bermula dari visi dan misi yang dibawa oleh Bupati Rembang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Rembang terutama dibidang untuk didirikan PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) yang sebelumnya bernama PT. RSM yang telah disetujui oleh DPRD dan mendapat suntikan modal dari APBD sebesar 35 milliar ternyata menimbulkan masalah dikemudian hari. Dengan suntikan dana dari APBD tahun 2006 sebesar 25 milliar dan APBD 2007 sebesar 10 milliar ini mendapat sorotan dan akhirnya diperiksa oleh badan Pemeriksa keuangan (BPK) RI karena diduga ada penyimpangan dalam penggunaan anggaran. 

   Pemeriksaan BPK pada tanggal 27 maret 2009 akhirnya ditemukan penyimpangan penggunaan anggaran sebesar Rp. 5,54 milliar karena adanya pembelian tanah  di Desa Tireman seluas 8.170 meter persegi untuk pembangunan SPBU dan kerja sama pengadaan kayu untuk gempa di Yogyakarta, dan menyeret Bupati Rembang  M. Salim sebagai tersangka.

   Perhitungan Kerugian Negara (PKN) akhirnya dikeluarkan oleh BPK setelah dua tahun lamanya kasus ini bergulir. Berdasarkan dari PKN yang diterima Ditreskrimsus Polda Jateng dari BPK RI,  kerugian negara akibat kasus dugaan korupsi ini mencapai Rp 4 miliar atau tepatnya Rp 4.190.071.000,-.

   "Dengan keluarnya PKN ini tentu penyidik akan segera melanjutkan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak yang terkait," ujar Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Mas Guntur Laupe, Selasa.

   Sebenarnya pihak kepolisian sudah empat kali melayangkan surat permintaan audit kepada BPK dan setelah Sembilan kali melakukan rapat koordinasi akhirnya BPK RI mengerluarkan hasil audit PKN dan dengan keluarnya PKN diharapkan kasus dugaan korupsi ini dapat segera diselesaikan.

   Pihak kepolisian juga meminta bpk untuk menjadi saksi ahli dalam kasus ini, dan sebagai pemberi petunjuk untuk mengetahui bagian mana saja dalam penyertaan modal yang mempunyai  celah hingga berpotensi menimbulkan kerugian Negara, karena hal ini diperlukan untuk melengkapi berkas penyelidikan, hingga pemeriksaan terhadap M. Salim dapat dilakukan dengan sebenar – benarnya dan sesuai dengan fakta yang ada dilapangan.

   "Sebelumnya kita minta keterangan BPK dulu agar pertanyaan yang diajukan nanti pada yang bersangkutan bisa efektif dan fokus," ujarnya.



1 komentar:

  1. luar biasa, ENTITAS HUKUM "BERANI DAN TERPERCAYA".........

    BERANTAS KORUPSI DAN "BEBASKAN RAKYAT DARI HUTANG KORBAN KETIDAK PASTIAN HUKUM" (ANSORY)

    BalasHapus