Awas, 2013 Poli-Tikus Korup Gangsir APBN/APBD Demi Pemilu

MESKI Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mencokok politikus korup, tidak menjamin bahwa angka kriminal di kalangan politisi akan menurun. Bahkan KPK memperkirakan para politikus tetap akan menjadi pelaku korupsi terbanyak di tahun 2013 ini. Terutama yang duduk di di Dewan Perwakilan Rakyat. ”Ya, masih seperti Muhammada nazarudin,” jelas juru bicara KPK, Johan Budi. Seaka  mengamini, Direktur Advokasi Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, Oce Madril, juga memprediksi koruptor di tahun 2013 masih akan didominasi para pemain lama. ”Partai yang sudah lama berkuasa, yang punya akses ke pemerintah, berpeluang korupsi,” jelasnya. Disebutkan sejumlah kalangan, kebutuhan dana politik jelang pemilihan umum 2014 dituding sebagai biang keladi terjadinya penyimpangan yang dilakukan politikus korup. ”Apalagi politikus yang duduk di eksekutif, lebih mudah mengakses kebijakan APBN/APBD,” kata Oce. Penjelasan Indonesia Corruption Watch soal para kader partai yang tersandung korupsi sepanjang tahun 2012 bisa dijadikan gambaran kasus korupsi yang berpeluang terjadi tahun 2013. ”Kurang lebih partainya itu-itu saja, hanya bertukar peringkat,” katanya Sepanjang tahun 2012, data ICW menyebutkan banyak kader partai yang terjerat perkara korupsi. Partai Golkar masuk peringkat papan atas sebanyak 14 kader, disusul Partai Demokrat 10 kader, serta partai Amanat nasional dan Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia, 8 kader. Tahun 2013 ini diprediksi banyak kalangan akan menjadi tahun partai politik saling membuka aib dan menyandera. Partai Demokrat diperkirakan tidak akan mau ketinggalan sendirian menjadi korban pengungkapan kasus korupsi. “Tahun 2013 setiap partai akan saling buka borok dalam hal korupsi karena Partai Demokrat tentu tidak mau hanya mereka yang jadi korban,” ungkap Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), dalam diskusi membedah Demokrasi dan pemberantasan Korupsi di Indonesia di Jakarta. Hal serupa juga diutarakan ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Bidang Hukum, Trimedya Panjaitan. Menurut Trimedya, politik saling sandera akan lebih mewarnai tahun 2013 dibanding tahun 2012. Didapat informasi yang cukup valid bahwa di beberapa daerah di Jawa Timur yang akan menghadapi pilkada sudah disiapkan dana sekitar Rp. 250.000.000,- per kelurahan, dimana dana tersebut akan digunakan untuk kepentingan PILKADA, tetapi didalam pelaporannya dana tersebut tidak boleh nampak digunakan untuk kepentingan PILKADA, tetapi masuk pada perkiraan makan dan minum, Demikian dikatakan oleh oleh Drs. H. Syarifuddin Nahar ketua Indonesia Anti Korupsi, sambil menambahkah bahwa LSM-nya siap untuk mencermati hal tersebut apabila nantinya hal itu benar dan terjadi di Jawa Timur, tidak segan segan Indonesia Anti Korupsi akan melaporkan sebagai Pelanggaran Pemilu. “Dalam politik saling sandera, upaya mengungkapkan satu kasus sering kali sulit karena pihak yang akan mengungkapkan diancam juga akan dibuka kasusnya atau dicari-cari kesalahannya,” kata Trimedya. Sementara Apung, peneliti dari ICW mengatakan bahwa potensi korupsi yang melibatkan pilitikus akan kian besar di tahun 2013 ini.

Pemicunya ialah perilaku para politikus Awas, 2013 Poli-Tikus Korup Gangsir APBN/APBD Demi Pemilu MESKI Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mencokok politikus korup, tidak menjamin bahwa angka kriminal di kalanganpolitisi akan menurun. Bahkan KPK memperkirakan para politikus tetap akan menjadi pelaku korupsi terbanyak di tahun 2013 ini. Terutama yang duduk di di Dewan Perwakilan Rakyat. ”Ya, masih seperti Muhammada nazarudin,” jelas juru bicara KPK, Johan Budi. Seakan mengamini, Direktur Advokasi Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, Oce Madril, juga memprediksi koruptor di tahun 2013 masih akan didominasi para pemain lama. ”Partai yang sudah lama berkuasa, yang punya akses ke pemerintah, berpeluang korupsi,” jelasnya. Disebutkan sejumlah kalangan, kebutuhan dana politik jelang pemilihan umum 2014 dituding sebagai biang keladi terjadinya penyimpangan yang dilakukan politikus korup. ”Apalagi politikus yang duduk di eksekutif, lebih mudah

mengakses kebijakan APBN/APBD,” kata Oce. Penjelasan Indonesia Corruption Watch soal para kader partai yang tersandung korupsi sepanjang tahun 2012 bisa dijadikan gambaran kasus korupsi yang berpeluang terjadi tahun 2013. ”Kurang lebih partainya itu-itu saja, hanya bertukar peringkat,” katanya Sepanjang tahun 2012, data ICW menyebutkan banyak kader partai yang terjerat perkara korupsi. Partai Golkar masuk peringkat papan atas sebanyak 14 kader, disusul Partai Demokrat 10 kader, serta partai Amanat nasional dan Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia, 8 kader. Tahun 2013 ini diprediksi banyak kalangan akan menjadi tahun partai politik saling membuka aib dan menyandera. Partai Demokrat diperkirakan tidak akan mau ketinggalan sendirian menjadi korban pengungkapan kasus korupsi. “Tahun 2013 setiap partai akan saling buka borok dalam hal korupsi karena Partai Demokrat tentu tidak mau hanya mereka yang jadi korban,” ungkap Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), dalam diskusi membedah Demokrasi dan pemberantasan Korupsi di Indonesia di Jakarta. Hal serupa juga diutarakan ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang berlomba-lomba mencari dana kampanye jelang Pemilu 2014 . Disebutkan sejumlah kalangan, bahwa 2013 ini para politikus berpotensi menyalahgunakan dana APBN/APBD dan infrastruktur demi kepentingan partai. ”Menteri yang berasal dari partai politik selaku pemegang kekuasaan juga berpotensi menggunakan sumber daya negara bagi kepentingan mereka,” jelas Apung. Selain berkaitan dengan Pemilu 2014, potensi korupsi kian besar karena mafia anggaran semakin meluas. ”Proyek besar APBN/APBD dan alokasi dana transfer ke daerah sangat rawan dipolitisasi dan di korupsi.” Tahun 2013 lebih tepat disebut tahun politisasi. Negara akan diperalat politisi dan kita semua akan gamang karena ada pertempuran kartel politik memenangkan Pemilu 2014,” kata pengamat politik dari Universitas Indonesia Bonie Hargens. Untuk menjadikan tahun 2013 tidak menjadi ajang pertarungan kepentingan politisi korup, KPK diharapkan mampu mempercepat penuntasan kasus korupsi yang melibatkan para elit politik ataupun menteri yang kasus dugaan korupsinya telah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Disisi lain, Ketua Presedium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menilai bahwa saat ini tampak ada upaya untuk menghancurkan KPK, seperti Peraturan pemerintah terkait 10 tahun masa kerja penyidik kepolisian di KPK dinilai merupakan langkah tidak langsung mengancam para penyidik. “Mana ada perwira polisi yanag mau ditempatkan di KPK dalam rentang waktu begitu lama, dengan ketidakjelasan pangkat? Kalau di kepolisian dengan rentang 10 tahun perwira polisi bisa menjadi apa saja sehingga saya berkesimpulan peraturan itu upaya menghancurkan KPK,” kata Neta S Pane. Dikatakan Johan Budi, bahwa KPK akan berupaya menekan korupsi dengan konsisten. Tahun 2013 ini KPK rencananya akan merekrut sekitar 300 pegawai baru, yang sebagian besar diantaranya penyidik independen. ”Dengan penyidik baru dan independen, kami lebih percaya diri,”. *