Nazaruddin Mulai Libas Partai Demokrat

Nazaruddin Mulai  Libas Partai Demokrat 

Ucapan  Muhammad Nazaruddin pada Agustus 2011 mulai terlihat kebenarannya. Keinginan Mantan bendahara DPP Par-tai Demokrat  (PD) untuk meruntuhkan lingkaran dalam istana mulai terjawab dengan ditetapkannya Andi Alfian Malla­rangeng, Menpora dan mantan jubir Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai salah satu tersangka kasus korupsi proyek Hambalang sebesar Rp 1,2 triliun.

Andi Alfian Mallarangeng yang merupakan anak emas SBY dan sangat dibanggakan oleh SBY. Namun ditetapkannya status Andi menjadi tersangka ternyata tidak membawa dampak ke dalam internal Partai Demokrat.  Sejak terangkatnya kasus dugaan korupsi yang melibatkan nama Andi mulai dari kasus Wisma Atlet Palembang hingga kasus Hambalang ternyata tidak berdampak banyak terhadap keadaan di dalam Partai Demokrat. Bahkan kemunduran Andi dari jabatannya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga dianggap kesatria dan bijaksana oleh banyak kalangan karena banyak pejabat yang telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) malah berlindung di balik jaket Jabatan agar mempunyai kekebalan. Bahkan tidak ada desakan agar Andi mundur dari kepengurusannya sebagai Sekretaris Dewan Pembina maupun Sekretaris Majelis Tinggi DPP PD.

Berbanding terbalik dengan apa yang dihadapi oleh Anas Urbaningrum. Sebagai Ketua Umum Partai Demokrat . Dugaan keterlibatan Anas dalam berbagai dugaan kasus korupsi cukup mengoyang kedudukannya sebagai ketua umum. Misalnya saja dugaan pemberian politik uang dalam pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat saat Kongres II Partai Demokrat di Bandung membuat dipanggilnya sejumlah pengurus dan mantan pengurus cabang oleh Komisi Pengawas Partai Demokrat.

Nazaruddin berkoar  bahwa  politik uang oleh kubu Anas berasal dari proyek Hambalang. Akhir Januari 2012, sejumlah anggota Dewan Pembina PD yang dimotori Marzuki Alie dan Andi Mallarangeng bertemu untuk membicarakan kondisi terkini internal partai berlambang bintang mercy yang jeblok di mata sejumlah lembaga survei akibat pemberitaan terkait tudingan Nazaruddin ke Anas. Kesimpulan yang muncul, perlu pejabat sementara (pjs) untuk mengisi posisi Ketua Umum DPP.

Namun, ide yang muncul dari pertemuan yang digagas Marzuki Alie dan Andi ini tak implementatif. Ketua Dewan Pembina PD SBY lebih memilih taat azas dengan menjunjung tinggi azas praduga tidak bersalah.

Pada 13 Juli 2012, melalui Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat (FKPD), para pendiri dan deklarator partai berkumpul untuk mengembalikan marwah atau kewibawaan partai. Saat itu, Ketua Umum  Anas Urbaningrum tak diundang. Hanya Ketua Dewan Pembina SBY yang hadir dan memberi sambutan. Pertemuan saat itu disebut-sebut sebagai upaya tekanan para sesepuh partai pada Anas Urbaningrum.

Namun, jalan cerita politik di internal PD seperti mendapat jawaban saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Andi Mallarangeng sebagai tersangka dalam kasus proyek Hambalang, yang pada akhirnya menghentikan langkah politiknya sebagai elite partai itu.

Ancaman

Partai Demokrat menilai kasus korupsi tidak hanya terjadi di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) saja yang dalam hal ini dipimpin oleh salah satu kadernya. Sebenarnya jika KPK mau lebih mendalami dugaan kasus korupsi akan banyak terbongkar kasus korupsi di kementerian yang lain dan melibatkan partai – partai politik yang ada di Negara ini.

 “Hanya saja, ini kan karena kebetulan Nazaruddin mengungkit masalah di Hambalang,” ujar Ketua DPP Andi Nurpati. Kalau PDIP sudah lama menjadi incaran dan sudah banyak yang dihukum,” ujar politikus di Senayan.

Sedangkan  pengamat dan peneliti Soegeng Sarjadi Syndicate FS Awantoro, Anas Urbaningrum menjadi target berikutnya karena mantan ketua umum PB HMI itu justru sering disebut-sebut dalam persidangan Nazaruddin, Angelina Sondakh serta Deddy Kusdinar dalam kasus Hambalang.

Jaringan Anas menyangkut kelompok di Cikeas, sehingga masih harus menunggu keberanian dan konsistensi KPK lebih lanjut setelah ocehan Nazaruddin membongkar lingkaran istana mulai terkuak.

Swantoro memprediksi penetapan Andi adalah tahap awal. Selanjutnya, Anas dan kawan-kawan tinggal menghitung hari untuk menunggu giliran itu. Tentu saja dengan catatan jika KPK konsisten dan berani menuntaskan kasus Hambalang yang melibatkan sejumlah kader dan simpatisan Demokrat.